Kamis, 20 September 2012

Daftar Istilah dalam Pemilu - Pemilu Kada

PPS Dander :


A
AD/ART Partai Politik : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, suatu pedoman organisasi yang memuat tujuan, asas, ideologi dan aturan partai secara lengkap. Disebut juga sebagai konstitusi partai.

Adagium Politik : Ungkapan atau pepatah yang terdapat dalam dunia politik. Misalnya suatu ungkapan, "Tiada kawan atau lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi,” atau “Politik merupakan siapa mendapat apa.”

Affirmative Action : Biasa dikaitkan dengan aturan Undang-undang Pemilu yang menetapkan sekurang-kurangnya 30 persen pengurus dewan pimpinan pusat partai adalah perempuan dan sekurang-kurangnya 30 persen calon legislator adalah perempuan di dalam Daftar Calon Tetap.

Apatis : Sikap tidak peduli dengan keadaan

Audit Dana Kampanye : Laporan dana kampanye peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara. Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan.

B

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) : badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, badan ini disebut Panitia Pengawas Pemilu.

Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yaitu harga sebuah kursi di satu daerah pemilihan yang berasal dari jumlah pemilih dibagi jumlah kursi.

Bilik suara : Ruang yang digunakan melaksanakan hak pilih untuk memilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kepala Daerah.

BPP DPRD : Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPRD adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi partai politik peserta pemilu dan terpilihnya anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

BPP DPR : Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPR adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5 persen dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi partai politik peserta pemilu.

C

Calon Legislator (Caleg) ialah orang-orang yang berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan diajukan partai untuk menjadi anggota legislatif (DPR) dengan mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya ditetapkan KPU sebagai caleg tetap.

Calon Independen/ Calon Perseorangan : seorang yang mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik tanpa ada dukungan partai politik. Calon independen dikenal dalam  pemilihan Umum kepala daerah (pemilu kada).

Calon Presiden/ Wakil Presiden : orang-orang yang memenuhi syarat sebagai calon presiden dan namanya terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta Pemilihan Presiden.

Coblos : Metode penandaan dengan melubangi surat suara pada Pemilu yang digunakan sejak Pemilu 1955 sampai Pemilu 2004.

Contreng/ Centang : Metode penandaan pada surat suara dengan menggunakan tanda V. Penggunaan tanda ini dimulai pada Pemilu 2009 ini berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.

D

Daerah Pemilihan (Dapil) : Batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih.

Daftar Calon Sementara (DCS) : Daftar orang-orang yang bisa menjadi calon anggota DPR dan DPD namun masih dimungkinkan pergantiannya.

Daftar Calon Tetap (DCT) : Daftar orang-orang yang menjadi calon anggota DPR dan DPD dan tak bisa dicabut lagi pencalonannya.

Daftar Pemilih Sementara : Biasanya disingkat dengan DPS, ini adalah nama-nama warga yang bisa ikut pemilu. Tapi data-data di dalam DPS ini masih bakalan diperbaharui dan akan dibuat Daftar Pemilih Tetap (DPT).  Kenapa harus dicek ulang, karena bisa saja dalam DPS ini ada warga yang telah wafat, pindah rumah atau masih dibawah umur tapi masuk jadi daftar pemilih.

Daftar Pemilih Tetap : Daftar Nama dan identitas pemilih tetap pemilu yang memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan.

Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu atau DP4 : data penduduk yang digunakan sebagai basis Daftar Pemilih Sementara.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP : lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu

DPD atau Dewan Perwakilan Daerah : lembaga yang dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang  yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD juga melakukan pengawasan terhadap pemerintah berkaitan dengan beberapa isu itu. Anggota DPD dipilih melalui pemilu, setiap provinsi diwakili 4 orang.

DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat : lembaga yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, memiliki fungsi legislasi (membuat undang-undang), penyusunan anggaran dan pengawasan kerja pemerintah.

DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (tingkat provinsi dan tingkat kabupaten atau kota) ; lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas.

E

Electoral Threshold : Ambang batas untuk partai politik agar mengikuti Pemilu berikutnya.

Etika Politik : Tata aturan atau kaidah yang harus diperhatikan dalam berpolitik. Misalnya, sebuah partai politik ketika sedang kampanye tidak boleh menjelek-jelekkan partai politik atau tokoh lain.

Etnopolitik : Ilmu yang mempelajari asal-usul politik dalam suatu masyarakat.

Euforia Politik : Perasaan gembira luar biasa atau sebuah keadaan politik yang begitu gegap-gempita karena adanya kebebasan. Biasanya perasaan atau suasana ini terjadi setelah kebijakan politik sangat represif berakhir. Pada saat euforia inilah banyak partai politik didirikan masyarakat bak cendawan di musim hujan, seperti terjadi di Indonesia pascajatuhnya Presiden Soeharto.

F

Faksi : Kelompok dalam partai politik

Formulir Model A - KWK.KPU : Data Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Formulir Model A1 - KWK.KPU : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Formulir Model A2 - KWK.KPU : Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Formulir Model A3 - KWK.KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Formulir Model A3.1 - KWK.KPU : Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

Formulir Model A3.2 - KWK.KPU : Formulir Data Pemilih Tambahan.

Formulir Model A3.3 - KWK.KPU : Formulir Tanda Bukti Telah Didaftar Sebagai Pemilih Tambahan.

Formulir Model A4 - KWK.KPU : Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Formulir Model A5 - KWK.KPU : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.

Formulir Model A6 - KWK.KPU : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten/Kota.

Formulir Model A7 - KWK.KPU : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Provinsi.

Formulir Model A8 – KWK.KPU : Surat Keterangan untuk Memberikan Suara di TPS Lain dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepaal Daerah.

G

Gabungan partai politik : gabungan dua atau lebih partai politik nasional, atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik nasional dan partai politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir, yang secara bersama- sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Presiden dan Calon Wakil Presiden; Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah.

Golongan Putih (Golput), sebutan untuk kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya secara sengaja dan penuh kesadaran karena tidak percaya dengan sistem politik yang ada.

I

Iklan Kampanye Pemilu : Iklan dilakukan oleh peserta Pemilu pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.

Incumbent : Orang yang sedang memegang jabatan (bupati, walikota, gubernur, presiden) yang ikut pemilihan agar dipilih kembali pada jabatan itu.

K

Kampanye : Kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Metode kampanye seperti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, media massa cetak dan media massa elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum dan rapat umum.

Kampanye Hitam (Black Campaign) : Kampanye untuk menjatuhkan lawan politik melalui isu-isu yang tidak berdasar. Metode yang digunakan biasanya desas-desus dari mulut ke mulut dan sekarang ini telah memanfaatkan kecanggihan teknologi, multimedia dan media massa.

Kampanye Negatif : Kampanye menyerang lawan politik dengan menggunakan fakta atau kebijakan si lawan.

Kendaraan Politik : Sebuah wadah atau organisasi yang dapat menghntarkan seseorang untuk menduduki jabatan politik. Partai politik sering digunakan sebagai kendaraan politik.

Koalisi Partai : Kombinasi dari sejumlah kekuatan partai politik untuk membentuk suara mayoritas sehingga dapat memperjuangkan tujuan secara bersama-sama.

Kotak suara : Kotak tempat surat suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kepala Daerah.

Kuota Perempuan : lihat Affirmative Action

KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara : adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

KPPSLN atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri

KPU atau Komisi Pemilihan Umum : Lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu

L

Laporan Dana Kampanye : Laporan penerimaan dan pengeluaran suatu partai politik peserta pemilu yang disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU paling lama 15 hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara.

M

Masa Tenang : Rentang waktu ketika peserta pemilu dilarang melakukan kampanye. Media massa juga dilarang menyiarkan kampanye dalam bentuk apapun yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu.

Mayoritas Mutlak : Lebih dari setengah = 50% ditambah satu. Berbeda dengan Mayoritas Sederhana

N

Nomor Urut : Sistem penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut di Daftar Calon Tetap. Ketentuan ini telah dihapuskan Mahkamah Konstitusi.

P

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota,  Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten /Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan.

Parliamentary Threshold : Ambang batas partai politik memperoleh kursi di DPR yakni 2,5 persen jumlah kursi. Untuk Pemilu 2009 ini, jumlah kursi DPR yang disediakan adalah 560.

Partai Oposisi : Partai yang menyatakan berseberangan dengan partai yang sedang berkuasa.

Partai Politik : Organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus; yang merupakan partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir

Partai politik lokal : adalah partai politik lokal Aceh.

Partai Politik Peserta Pemilu :  Partai politik yang mengikuti pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota dan perseorangan untuk pemilu anggota DPD.

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : selanjutnya disebut Pasangan  Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.

Pasangan Calon Perseorangan : peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Undang-undang, yang dibuktikan dengan surat dukungan disertai dengan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya (KK, Pasport atau dokumen kependudukan lainnya yang dikeluarkan minimal oleh Lurah/Kades). (dan memenuhi batas minimal jumlah dukungan)

Pemilu atau Pemilihan Umum : Suatu proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, seperti presiden, anggota DPR dan DPD (parlemen), gubernur, bupati/walikota dan kepala desa.

Pemilu Paruh Waktu : Pemilu di Amerika Serikat untuk memilih anggota-anggota kongres, parlemen negara bagian, dan beberapa gubernur, tetapi bukan untuk memilih presiden.

Pemilu Sela : Pemilihan umum khusus yang diadakan untuk mengisi sebuah jabatan politik yang kosong di antara masa pemilihan umum. Hal ini biasanya terjadi apabila si pemegang jabatan meninggal dunia atau mengundurkan diri, atau bila ia tidak berhak lagi untuk tetap duduk di jabatannya karena ditarik (recall) oleh partainya atau karena menghadapi tuntutan hukum yang serius. Sistem ini biasa dilakukan di negara yang menganut sistem parlementer. Indonesia tidak menganut sistem ini, sehingga pergantian dilakukan melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

Pemutakhiran Data Pemilih : Pendataan pemilih dengan menggunakan data pemilih terakhir yang ada di setiap KPU daerah. Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.

Pendidikan Pemilu : Bertujuan mengembangkan kepercayaan dan pengertian atas proses pemilu. Hal ini mencakup penyampaian informasi kepada pemilih pada umumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemilu seperti UU Politik, UU Pemilu, UU Pemilihan Presiden, mekanisme pemilihan, dan bagaimana proses pemberian suara pada hari pemilu itu. Tujuan kedua ialah untuk memotivasi kelompok-kelompok tertentu-perempuan, pemilih pertama kali, orang miskin di perdesaan dan tempat terpencil-untuk mengambil bagian dalam pemilu dengan memberikan penyuluhan tentang pentingnya suara individual.

Pengawas Pemilu Lapangan : Petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di desa/kelurahan.

Pengawas Pemilu Luar Negeri : Petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

Penyelenggara Pemilu : adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

Peserta Pemilu : adalah partai politik peserta Pemilu dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Pemilu Kada atau Pemilihan Umum Kepala Daerah : yakni Pemilihan Umum calon kepala daerah provinsi atau kabupaten/kota.

PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan : Panitia penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan.

PPLN atau Panitia Pemilihan Luar Negeri : Panitia penyelenggara Pemilihan Umum yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pemilu di sebuah negara asing.

PPS atau Penyelenggara Pemungutan Suara : Panitia penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat desa/ kelurahan.

PPDP : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih

PPDPLN atau Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri.

Presidential Threshold : Sebuah istilah tak resmi untuk syarat mengajukan calon presiden dalam Pemilihan Presiden. Syaratnya adalah partai atau gabungan partai memiliki 25 persen kursi atau 20 persen suara sah Pemilu untuk mencalonkan presiden.

Putusan Sela Pemilu : Putusan sementara Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilu. Putusan ini berlaku untuk masa tertentu dan harus diakhiri dengan sebuah putusan final dan mengikat.

R

Referendum atau Jajak Pendapat : Pemungutan suara untuk mengambil sebuah keputusan (politik). Pada sebuah referendum, biasanya orang-orang yang memiliki hak pilih dimintai pendapatnya. Hasil refendum bisa dianggap mengikat atau tidak mengikat. Jika mengikat, maka para anggota kaum eksekutif wajib menjalankan hasil jajak pendapat tersebut. Di beberapa negara tertentu seperti Belanda, referendum tidak mengikat.

Rekapitulasi Suara : Penggabungan hasil pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara. Rekapitulasi tingkat pertama dilakukan di Panitia Pemilihan Kecamatan, lalu naik berjenjang sampai ke Komisi Pemilihan Umum.

S

Saksi : yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari pasangan calon/tim kampanye untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.

Sengketa Hasil Pemilu : Sengketa terhadap keputusan komisi pemilihan umum atau komisi pemilihan umum di tingkat daerah menyangkut hasil pemilu. Mulai Pemilu 2009, sengketa Pemilu diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Sistem bikameral : Wujud institusional dari lembaga perwakilan atau parlemen sebuah negara yang terdiri atas dua kamar (majelis).

Sistem proporsional : Sesuainya proporsi jumlah wakil dalam lembaga legislatif dengan jumlah pendukung nyata tiap partai.

Sistem Distrik : Wakil rakyat dipilih berdasarkan suara terbanyak di suatu daerah pemilihan.

Sistem Nomor Urut : lihat Nomor Urut.

Sistem Proporsional : Sesuainya proporsi jumlah wakil dalam lembaga legislatif dengan jumlah pendukung nyata tiap partai

Sistem Suara Terbanyak : Wakil rakyat ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

Sistem Zipper :
Aturan setiap satu dari tiga calon dalam Daftar Calon Tetap adalah perempuan.

Stakeholder Pemilu : adalah semua pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan  pemilu yang meliputi : penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemerintah, partai politik, peserta pemilu, organisasi masyarakat dan pemilih.

Surat Suara : Lembar kertas yang digunakan bagi pemilih untuk memberikan hak suara

T

TPS atau Tempat Pemungutan Suara : Tempat dilaksanakannya pemungutan suara. Tempat pemilih mencoblos pada saat pemilu. Di TPS biasanya  didirikan tenda ada bangku-bangku, kotak suara, petugas pemungutan suara dan saksi-saksi dari peserta pemilu /partai politik.

Tim Kampanye : tim pelaksana kampanye yang dibentuk oleh bakal pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon atau oleh bakal pasangan calon perseorangan yang susunan namanamanya didaftarkan ke KPU Provinsi atau KIP Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon, yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

U

Unikameral : Sistem perlemen yang hanya terdiri dari satu kamar/satu kesatuan. Indonesia menganut sistem bikameral.

V

Verifikasi : penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih.

Verifikasi Administrasi : Adalah penelitian tentang kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, NIK atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah  lurah/kepala desa, alamat, tanda tangan atau cap jempol masing-masing pendukung dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Verifikasi Faktual : Adalah mencocokkan dan meneliti secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon, atau dengan mengumpulkan para pendukung pada tanggal dan waktu yang sama, atau mendatangani alamat pendukung untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon.

Verifikasi Partai Politik : Suatu proses tahap akhir penyeleksian yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum terhadap semua calon peserta pemilu sebelum ditetapkan menjadi peserta pemilu.

Voting : Proses pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dan pemenangnya ditentukan dengan suara terbanyak.

(PPS,20/09/2012)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Baca Artikel lain :

  • ►Data Hasil Rekapitulasi Pilpres 2014
  • ►Aplikasi Model D-1 dan Lampiran Model D-1 untuk PPS pada Pileg 2014
  • ►Panduan KPPS Pemilu Legislatif 2014
  • ►Bahan Bintek PPS-PPK
  • ► Hasil Pilgub Jatim Kab./Kota
  • ► Hasil Pilgub Jatim 2013 di Bojonegoro
  • ► Pedoman Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pilgub
  • ► DCS Anggota DPR-RI Pemilu 2014
  • ► DCS Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Pemilu 2014
  • ► Dapil Kabupaten Bojonegoro Pemilu 2014
  • ►Verifikasi Data Pemilih Harus Cermat
  • ►ICE BREAKING
  • ►DP4 Pilgub Kecamatan Dander
  • ►DP4 Pileg Kecamatan Dander
  • ►Download di sini
  • ►Kumpulan Mutiara Kata
  • ►Nomor Urut Pasangan Cabup dan Cawabup Pilkada Bojonegoro 2012
  • ►KPUD Bojonegoro Tetapkan Calon Bupati & Wakil Bupati
  • ►Daftar Istilah dalam Pemilu, Pemilu Kada
  • ►Berita Duka : Mantan Kades Dander Wafat
  • ►Pengertian Golput
  • ►98 Anggota KPPS Desa Dander Ucapkan Sumpah dan janji
  • ►Pendaftaran Balon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012
  • ►Penetapan Pemungutan Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Tahun 2014
  • ►KPU Jatim Tetapkan Jadwal Pilgub 29 Agustus 2013
  • ►Profile PPS Dander
  • ►Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS-KPPS
  • ►Tugas PPS-PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih
  • ►Daftar Provinsi, Kabupaten yang akan Menyelenggarakan Pilkada
  • ►Legenda Bojonegoro
  • ►Sejarah Pemilu 1955
  • ►Sejarah Pemilu 1971
  • ►Sejarah Pemilu 1977-1997
  • ►Sejarah Pemilu 1999
  • ►Sejarah Pemilu Kepala Daerah di Indonesia
  • ►Ketua KPU Bojonegoro Melantik 1.290 Anggota PPS
  • ►Hal-hal yang Perlu Diperhatikan oleh Penyelenggara Pemilu dalam Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dan Dalam Melaksanakan Tugas-Tugas Lainnya
  • ►Ringkasan Isi Pasal-Pasal Dalam Peraturan Kpu 12/2010 Tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih
  • ►Pasangan Calon Perseorangan
  • ►Pelaksanaan Penelitian atau Verifikasi
  • ►Verifikasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
  • ►Jadwal Imsakiyah Ramadhan
  • ►Pilkada Bojonegoro Menggunakan Sistem COBLOS
  • ►Album Kegiatan PPS Dander
  • ►PPS Dander Adakan Bimtek kepada PPDP
  • ►PPS Dander Umumkan DPT
  • ►Profil Desa Dander