Panduan Teknis Pelaksanaan Penghitungan Suara


C. PROSEDUR PENGHITUNGAN SUARA

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir, dan dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat sampai selesai. KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara sebelum pukul 13.00 waktu setempat.

1.    PERSIAPAN

a.       Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :
1)  Mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C2-KWK.KPU ukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.
2)  Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan peralatan TPS lainnya.
3)  Menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.
b.     Sebelum penghitungan suara, KPPS menghitung:
1)              Jumlah pemilih berdasarkan DPT untuk TPS.
2)  Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT untuk TPS.
3)              Jumlah pemilih dari TPS lain.
4)              Jumlah surat suara yang tidak terpakai.
5)  Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
c.     Penggunaan surat suara tambahan (cadangan) dibuatkan berita acara dalam formulir Model C5-KWK.KPU, dan hanya khusus untuk mengganti surat suara yang rusak atau keliru dicoblos.
d.     Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
e.     Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


2.    PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA KPPS

Pembagian tugas anggota KPPS ditetapkan sebagai berikut :
a.     Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
b.     Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C1-KWK.KPU ;
c.     Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (Model C2-KWK.KPU) ukuran besar;
d.     Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon; dan
e.     Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS.

3.    PENGHITUNGAN SUARA
a.       Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
1)  Menyatakan pelaksanaan pemungutan suara ditutup, dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai;
2)  Membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
3)  Mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;
4)  Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
5)  Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;
6)  Mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara untuk pasangan calon (Model C2-KWK.KPU) ; dan
7)  Memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi pasangan calon.
b.       Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara mengacu pada ketentuan tata cara mencoblos pada halaman 5 buku panduan ini.
c.        Pemilih yang hadir pada pelaksanaan penghitungan suara di TPS, tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara.
d.       Proses penghitungan suara di TPS dapat disaksikan oleh saksi pasangan calon, pengawas pemilu lapangan, pemantau, wartawan, dan warga masyarakat sebagai pemilih.
e.        Warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
f.          Apabila tidak terdapat saksi pasangan calon di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS.
g.       Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
h.        Keberatan saksi pasangan calon dicatat dengan menggunakan formulir Model C3-KWK.KPU.
i.           Apabila tidak ada keberatan, baik dari saksi pasangan calon maupun warga masyarakat, atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan pemungutan suara dan penghitungan di TPS, Ketua KPPS tetap mengisi formulir Model C3-KWK.KPU dengan tulisan “NIHIL”.
j.           Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon terhadap proses penghitungan suara di TPS tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.

Setelah kegiatan penghitungan suara, Ketua KPPS dengan dibantu oleh anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :
a.     Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan memasukkan ke dalam sampul; dan
b.     Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, termasuk surat suara yang suaranya tidak sah dan memasukkan ke dalam sampul.
c.     Membuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS.
d.     Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir dengan menggunakan ballpoint warna biru.
e.     Setiap lembar berita acara dan sertifikat diparaf oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir.
f.        Berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada point (d), dimasukkan ke dalam sampul yang disediakan.
g.     Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dimasukkan ke dalam kotak suara, pada bagian luar ditempel label serta segel.
h.     KPPS menyerahkan kotak suara yang telah dikunci dan disegel, berisi berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat pengantar/tanda terima (Model c9-KWK.KPU).
i.         KPPS wajib memberikan salinan berita acara (Model C-KWK.KPU), catatan hasil penghitungan suara (Model C1-KWK.KPU), dan sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C1-KWK.KPU di tempat umum.
j.         KPPS selain memberikan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan menempelkan Lampiran Model C1-KWK.KPU di tempat umum dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS, KPPS juga menyampaikan Lampiran Model C1-KWK.KPU kepada PPS untuk keperluan pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman desa/kelarahan.
k.      Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara disampaikan kepada masing-masing saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada huruf i, dapat berupa hasil foto copy atau salinan yang ditulis dengan tangan.
l.         Apabila salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf j ditulis dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua dan Anggota KPPS yang bersangkutan.

Download Juknis KPPS & Aplikasi Model C Pileg 2014

6 komentar:

  1. Alhamdulillah bermanfaat bagi tps

    BalasHapus
  2. Terima kasih, sangat bermanfaat.

    BalasHapus
  3. memang ini yang kami butuhkan untuk membantu kpps di seluruh indonesia amiinn

    BalasHapus
  4. Ilmu yang bermanfaat bagi sesama yang kami harapkan

    BalasHapus
  5. terima kasih link downloadnya, ini merupakan sebuah pendidikan politik secara umum

    BalasHapus

Baca Artikel lain :

  • ►Data Hasil Rekapitulasi Pilpres 2014
  • ►Aplikasi Model D-1 dan Lampiran Model D-1 untuk PPS pada Pileg 2014
  • ►Panduan KPPS Pemilu Legislatif 2014
  • ►Bahan Bintek PPS-PPK
  • ► Hasil Pilgub Jatim Kab./Kota
  • ► Hasil Pilgub Jatim 2013 di Bojonegoro
  • ► Pedoman Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pilgub
  • ► DCS Anggota DPR-RI Pemilu 2014
  • ► DCS Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Pemilu 2014
  • ► Dapil Kabupaten Bojonegoro Pemilu 2014
  • ►Verifikasi Data Pemilih Harus Cermat
  • ►ICE BREAKING
  • ►DP4 Pilgub Kecamatan Dander
  • ►DP4 Pileg Kecamatan Dander
  • ►Download di sini
  • ►Kumpulan Mutiara Kata
  • ►Nomor Urut Pasangan Cabup dan Cawabup Pilkada Bojonegoro 2012
  • ►KPUD Bojonegoro Tetapkan Calon Bupati & Wakil Bupati
  • ►Daftar Istilah dalam Pemilu, Pemilu Kada
  • ►Berita Duka : Mantan Kades Dander Wafat
  • ►Pengertian Golput
  • ►98 Anggota KPPS Desa Dander Ucapkan Sumpah dan janji
  • ►Pendaftaran Balon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012
  • ►Penetapan Pemungutan Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Tahun 2014
  • ►KPU Jatim Tetapkan Jadwal Pilgub 29 Agustus 2013
  • ►Profile PPS Dander
  • ►Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS-KPPS
  • ►Tugas PPS-PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih
  • ►Daftar Provinsi, Kabupaten yang akan Menyelenggarakan Pilkada
  • ►Legenda Bojonegoro
  • ►Sejarah Pemilu 1955
  • ►Sejarah Pemilu 1971
  • ►Sejarah Pemilu 1977-1997
  • ►Sejarah Pemilu 1999
  • ►Sejarah Pemilu Kepala Daerah di Indonesia
  • ►Ketua KPU Bojonegoro Melantik 1.290 Anggota PPS
  • ►Hal-hal yang Perlu Diperhatikan oleh Penyelenggara Pemilu dalam Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dan Dalam Melaksanakan Tugas-Tugas Lainnya
  • ►Ringkasan Isi Pasal-Pasal Dalam Peraturan Kpu 12/2010 Tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih
  • ►Pasangan Calon Perseorangan
  • ►Pelaksanaan Penelitian atau Verifikasi
  • ►Verifikasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
  • ►Jadwal Imsakiyah Ramadhan
  • ►Pilkada Bojonegoro Menggunakan Sistem COBLOS
  • ►Album Kegiatan PPS Dander
  • ►PPS Dander Adakan Bimtek kepada PPDP
  • ►PPS Dander Umumkan DPT
  • ►Profil Desa Dander